Demikian disampaikan ketua umum Pemuda Tani HKTI, Soepriyanto, Minggu (27/1) usai bertemu dengan sejumlah pemuda tani HKTI Jember di gedung Diklat jalan Nusantara – Kecamatan Kaliwates.
“Boleh saja menerapkan bea masuk rendah khusnya pada import pangan untuk rencana jangka pendek saat ini. Tapi untuk rencana jangka menengah, pemerintah sudah wajib mengutamakan hasil produksi dalam Negeri, bukan lagi import,”tegasnya.
Sebab jika rencana jangka menengah itu tak diterapkan, maka kedaulatan pangan Indonesia takan pernah terjaga. Untuk diketahui, kata Soepri, persoalan kedaualatan pangan bukan persoalan sektoral.
Dalam hal ini yang bertanggungjawab penuh untuk mengatasinya adalah Presiden, bukan menteri sebagai staff pembantunya. Karena jika menteri yang menangani maka solusi yang diambil hanya pada tataran ketahanan pangan saja, bukan mencari solusi untuk menuju kedaulatan pangan.
Selama ini menurut Soepri amanah rakyat pada SBY untuk memimpin Negara dan mensejahterakan rakyat belum sepenuhnya dapat dijalankan. Padahal kedepan kebutuhan pangan dan energi beringungan erat.
“Makanya jika hal ini tak ditangani serius oleh Presiden maka jangan harap produksi dalam negeri dapat menjadi prioritas. Kedaulatan pangan Indonesia takan pernah tercapai.”tukasnya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar